Terkait Pemilihan Cawabup Bekasi, Panlih Hanya Sebatas Penyelenggara

Ilustrasi

KabarHaBe.com – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 harus segera diakhiri. Pasalnya, hingga kini partai koalisi belum bersepakat menentukan dua calon wakil bupati.

Selain itu, pemilihan pun rupanya digelar tanpa sepengatahuan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut tak pernah mengeluarkan izin menggelar pemilihan.

Di sisi lain, panitia pemilihan (Panlih) justru terus melanjutkan tahapan. Bahkan, panitia yang dibentuk DPRD Kabupaten Bekasi itu mengklaim telah menetapkan calon wakil bupati.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik kepada wartawan mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan pemberitahuan terkait pemilihan Wabup Bekasi. Seharusnya pemilihan melalui provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian.

“Hingga kini saya belum tahu kabar (pemilihan wabup di Bekasi), yang mengirimkan surat keputusan itu provinsi, karena provinsi yang
memfasilitasi secara teknis,” ucap Akmal

Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, kendala dari proses pemilihan wabup ini karena partai koalisi belum bersepakat
menentukan dua calon.

Namun, panitia pemilihan justru tetap melanjutkan tahapan dan bahkan sudah menentukan dua calon wakil bupati. Karena rekomendasi dari partai itu menjadi dasar, kemudian dasarnya belum kuat, Dedi pun meminta tahapan yang dilakukan harus diakhiri.

“Kami belum sama sekali bertemu (DPRD Kabupaten Bekasi) apalagi surat pemberitahuan pelaksanaan pemilihan. Terakhir saya ketemu dengan DPRD sekitar awal Januari, mereka konsultasi, saat itu saya sampaikan harus menunggu dari rekomendasi dari DPP,” ucapnya.

Dedi mengatakan, pemilihan tanpa rekomendasi penuh dikhawatirkan dapat menbuat wakil yang terpilih tidak diakui.

“Peraturannya kan jelas, mendingan dari sekarang pastikan bersama, meski nanti lama, tapi clear itu loh,” ucapnya.

Lebih jauh, Dedi pun memertanyakan Panlih DPRD Kabupaten Bekasi yang menetapkan penjadwalan untuk pemilihan yang mirip dengan pilkada. Padahal, pemilihan wakil kepala daerah merupakan hak prerogatif partai koalisi tanpa batas waktu.

“Poinnya disebutkan di situ kayak proses pilkada padahal gak ada proses pilkada, itu hak prerogratif partai koalisi. Bukan hak panlih, karena panlih itu tugasnya hanya memfasilitasi paripurna,” kata dia.

Ia juga sempat mengingatkan, panlih jangan terlalu aktif dalam memercepat pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Harusnya, tahapan dilakukan setelah partai koalisi bersepakat menentukan dua nama.

“Tetap saya bilang acuannya adalah aturan dan ketentuannya diserahkan kepada partai pengusung DPP lagi, bukan DPD. Dia (DPRD) bilang pendaftarannya habis batas waktunya, terus saya bilang, diundang-undang tidak ada proses pendaftaran, bukan kayak pilkada,” ucapnya.

Dedi mengaku sudah berulang kali mengingatkan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menahan proses yang sedang berlangsung. Hanya saja, sampai kini DPRD tidak bergeming dan terus menjalankan proses.

“Saya minta tahan dulu, jangan dulu, nunggu kepastian dulu. Takutnya nanti sudah dieksekusi tidak sesuai dengan ketentuan, kan kerja dua kali. Tapi mereka bilang capek katanya, terus mereka takut dibilang tidak bekerja oleh masyarakat. Padahal saya bilang ke panlih, kalau kerja tanpa dasar dan menabrak aturan ya percuma,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemilihan orang nomor dua di Kabupaten Bekasi ini penuh drama. Empat parpol koalisi yakni Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura sebenarnya tak kunjung bersepakat dan bahkan memiliki calon masing-masing untuk menjadi wakil bupati.

Namun, meski tidak ada kesepakatan, panlih justru tetap melanjutkan tahapan dengan menetapkan Ahmad Marjuki dan Tuti Nurcholifah Yasin sebagai calon wakil bupati.

Sementara belakangan, Golkar sebagai pemilik suara terbanyak mencabut rekomendasi terhadap Ahmad Marjuki dan memasukan Damin Arisi.

Tetapi, rekomendasi tersebut tidak diakomodir panlih yang tetap menyatakan Marjuki dan Tuti sebagai calon yang sah. Akibat perbedaan pandangan ini, pertarungan menjadi wakil bupati kembali memanas.(ewd)

28 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkab Bekasi Gelar Bimtek Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rab Mar 11 , 2020
KabarHaBe.com – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 harus segera diakhiri. Pasalnya, hingga kini partai koalisi belum bersepakat menentukan dua calon wakil bupati. Selain itu, pemilihan pun rupanya digelar tanpa sepengatahuan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut tak pernah mengeluarkan izin menggelar pemilihan. Di sisi […]