Ming. Okt 20th, 2019

Sidang Kasus Suap Meikarta Deddy Mizwar, Taruh Pistol di Kepala Saya, Ini Kaya Negara di Dalam Negara

Kota Bandung-Kabarhabe.com, Fakta baru di persidangan kasus suap Meikarta kembali terungkap. Deddy Mizwar alias Demiz yang menjadi saksi mengaku kalau dia telah meminta agar izin Meikarta distop.

Kisah patgulipat Meikarta menyasar ke mana-mana. Bukan hanya Neneng Hassanah Yasin (NHY) Bupati Non aktif Kabupaten Bekasi, yang ikut menikmati aliran uang bermasalah. Tapi, beberapa politisi di DPRD tingkat Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat juga dikabarkan ikut kecipratan.

Deddy Mizwar (Demiz) mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) mengakui pernah memberikan perintah untuk menghentikan sementara proyek Meikarta.

“Bapak pernah hubungi atau menyuruh bawahan bapak menyampaikan untuk menghentikan proyek Meikarta ke Bupati (Neneng Hassanah Yasin), tanya hakim pada Deddy Mizwar yang duduk sebagai saksi di persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3/2019).

Demiz menyebut perintahnya itu adalah hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Sedangkan saat itu posisinya juga sebagai Ketua BKPRD.

“Bukan menyampaikan, itu surat hasil rapat BKPRD. Mengingat perizinan belum siap tapi promosi begitu besar, 500 hektare dari mana tanahnya?” jawab Demiz.

Saat itu Demiz mengaku telah mengecek perizinan proyek tersebut. Demiz menyebut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Meikarta saat itu 84,6 hektare, berbeda dari iklan yang seluas 500 hektare.

“Lalu minta menghentikan?” tanya hakim.

“Masih Kata Demiz” Ya jangan sampai dibangun. Lebih baik mencegah. Saya dapat informasi sarana sudah dibangun, tapi bangunan belum. Makanya kita mencegah jangan sampai membangun,”Ungkapnya

Demiz mengaku akan menolak apabila memberikan 500 hektare untuk proyek Meikarta. Sementara untuk luasan 84,6 hektare pihaknya tidak mempermasalahkan sebab itu merupakan hak Lippo sesuai IPPT yang sudah terbit.

“Saya minta Bu Neneng (Bupati Bekasi) setop 500 hektare. 84,6 hektare itu haknya Lippo. Kalau hak orang, satu hari pun ditunda, dosa. Kalau 500 hektare, taruh pistol di kepala saya,” kata Demiz sambil menunjuk kepalanya dengan jari.

Demiz lantas melayangkan surat untuk Bupati Neneng. Surat tersebut intinya meminta agar menghentikan pembangunan sementara Meikarta.

“Isinya menghentikan pembangunan selama perizinan belum selesai. Jangan sampai nanti rugi, sudah dibangun lalu dibongkar,” kata Demiz.

Demiz juga mengaku heran dengan rencana pembangunan Meikarta dengan luas mencapai 500 hektare. Menurut dia, pembangunan dengan luasan tersebut perlu rekomendasi dari pemerintah provinsi.

Ini dibangun berskala metropolitan. Ini harus rekomendasi provinsi. Makanya saya mikir, ini kayak negara dalam negara. Apa kata dunia?” kata Demiz.

Selain Demiz, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher dan Sono Sumarsono dari Kemendagri juga dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut duduk sebagai terdakwa yaitu Neneng Hasanah yasin (NHY) Bupati Bekasi nonaktif. Selain NHY, ada 4 terdakwa lainnya yang dulunya sebagai anak buah NHY di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Mereka didakwa menerima suap dengan total Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu. Uang itu diduga diberikan oleh perwakilan Lippo yaitu Billy Sindoro dan 3 rekannya, yang telah divonis bersalah dalam perkara yang sama.(mf/Hsr)

144 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *