Rujukan Ditolak Petugas, Pasien Jantung Gagal Berobat di RSUD

KabarHaBe.com – Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi pemegang Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Ny Sugianti menjerit karena tidak dapat berobat di RSUD lagi.

Pasalnya, registrasi rujukan dari Puskesmas Mustika Jaya, ditolak petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi. Padahal, setiap bulan dia wajib menjalani pengobatan rawat jalan di bagian poli jantung, lantaran mempunyai penyakit jantung dan pembuluh darah.

“Mestinya, saya berobat pada 3 Februari 2020, sesuai anjuran dokter. Namun, karena registrasi rujukan ditolak petugas Dinkes, terpaksa saya tidak dapat menjalani pengobatan,” katanya.

Selama ini, kata Sugianti, hampir setahun dirinya tidak pernah putus menjalani pengobatan rawat jalan di bagian poli jantung. Bahkan, Januari lalu dirinya masih dapat berobat dan tidak ada masalah dengan surat rujukan.

Atas penolakan registrasi rujukan oleh petugas Dinkes, dia menduga petugas Dinkes sengaja menutup-nutupi kepada masyarakat kalau KS-NIK yang merupakan program andalan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendy itu sudah tidak berlaku lagi.

“Setahu saya, program KS-NIK ini masih berlanjut pada 2020 ini. Tapi, kenapa registrasi rujukan saya ditolak,” tuturnya dengan nada sedih.

Sebelumnya, Kabag Humas Setda Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah dalam keterangannya berdasarkan informasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 23 Desember 2019, mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi masih memberlakukan program KS-NIK bagi warganya karena masih dianggarkan pada APBD 2020.

Menurut Sajekti, program palayanan kesehatan andalan Pemerintah Kota Bekasi ini memasuki tahap baru setelah adanya rekomendasi KPK Bidang Pencegahan dan sejumlah aturan pemerintah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau double cost antara klaim pembiayaan KS-NIK dengan BPJS Kesehatan milik pemerintah pusat.

“Hanya saja ada beberapa perubahan dari segi penamaan program hingga sasaran kepesertaan program. Program KS-NIK namanya akan disesuaikan menjadi layananan kesehatan bagi masyarakat dengan NIK tahun 2020,” kata Sajekti Rubiyah.

Selain itu, adanya program pembiayaan kesehatan yang dilakukan Pemkot Bekasi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Jaminan Sosial member jalan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program jaminan kesehatan sebagai sub sistem jaminan sosial di daerahnya.

“Sepanjang bersifat melengkapi (complimentary) dan tidak saling tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Program pembiayaan berbasis NIK 2020, lanjut Sajekti, masih tetap meliputi pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas Kota Bekasi, pelayanan rawat jalan di rumah sakit yang bekerjasama atas dasar rujukan dari puskesmas, dan pelayanan rawat inap Kelas III di rumah sakit. (Dun)

100 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Terkait Pasar Cikarang, H Danto: Bupati Harus Ambil Sikap

Kam Feb 6 , 2020
KabarHaBe.com – Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi pemegang Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Ny Sugianti menjerit karena tidak dapat berobat di RSUD lagi. Pasalnya, registrasi rujukan dari Puskesmas Mustika Jaya, ditolak petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi. Padahal, setiap bulan dia wajib menjalani pengobatan rawat […]