Rab. Okt 23rd, 2019

Ratusan Milliar Digelontorkan, Kabupaten Bekasi Masih Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Bekasi masih menjadi mimpi buruk bagi warga yang terkena dampaknya, mengingat kebutuhan air bersih adalah kebutuhan dasar yang tak terpisahkan, Dimana setiap hari manusia membutuhkan air bersih untuk meminum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. 

Bahkan, Pemkab Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pernah memberlakukan status Siaga Darurat Kekeringan pada 2018 silam di empat wilayah Kecamatan di antaranya: Cibarusah, Serang Baru, Bojongmangu, dan Cikarang Selatan. Belum lagi kecamatan lain yang terkena dampak kekeringan sehingga gagal panen dan kesulitan dalam mendapatkan air bersih seperti Sukatani, Tambelang, Pebayuran dan lainnya.

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyediakan air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak kekeringan khususnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya mulai dari pemberian air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi, upaya penghijauan, pembuatan lubang biopori, membangun sumur resapan, sumur artesis, sumur bersih, sumur imbuhan, sumur satelit, sumur bor dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil rekap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun Anggaran (TA)  2016, 2017 dan 2018 dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  tercatat dalam tiga tahun Pemkab Bekasi menggelontorkan anggaran dengan nama program penyediaan dan pengolahan air baku sebesar Rp 30.612.133.800 atau 30 miliar dan terealisasi sebanyak Rp 25.762.797.341 atau 84, 53 persen.

Rp 30 miliar dalam tiga tahun dianggarkan untuk program penyediaan dan pengolahan air baku yang berada di pos anggaran PUPR meliputi kegiatan perencanaan teknis, kegiatan monev dan pelaporan kegiatan, penyusunan database, pembangunan sarana air bersih, pengadaan sumur bersih (sumur artesis), Peningkatan Sarana Air Bersih, Bak Penampungan (Toren Air), Pembuatan Sumur Bor.

Dalam pos anggaran tersebut paling banyak kegiatan Pembuatan sumur bor, yang dibangun hampir di setiap wilayah, baik di kantor-kantor pemerintahan, lingkungan warga hingga dalam lingkungan sekolah. Dan rata-rata pembuatan 1 sumur bor memakan biaya sebesar  Rp 80 juta.

Berdasarkan pantauan stake holder kerap ditemukan pelaksanaan pembuatan sumur bor yang tidak sesuai spesifikasi (spek), mulai dari kedalaman bor dan bahkan ada yang tidak berfungsi sehingga hal tersebutlah mengakibatkan kurang optimalnya langkah Pemkab membasahi problem Kekeringan ini.

Selain itu juga, dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih Pemkab Bekasi pun menggelontorkan anggaran ke BPBD pada TA 2017 dengan kegiatan pengadaan tangki air sebagai penampung air bersih dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000 dengan realisasi 278.386.000 atau 97,24 persen.

“Apapun caranya yang terpenting komitmen dan konsisten menjalaninya”

Anehnya, sampai detik ini di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi masih kekeringan, langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi sudah banyak namun belum maksimal. Ending dari pemberitaan kekeringan oleh insan media actionnya hanyalah bantuan air bersih yang diambil dari PDAM Tirta Bhagasasi.

Minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), konsistensi kegiatan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait mengenai pelaksanaan program penyediaan dan pengolahan air baku serta pemeliharaan jaringan irigasi, menjadi indikator bahwa tahun-tahun kedepan akan tetap abadi Kekeringan di Wilayah Kabupaten Bekasi. (Asep Sofyan SM)

51 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *