Ming. Okt 20th, 2019

PT Bona Jati Mutiara Bagai Anak Emas PUPR dan ULP

KabarHaBe.com – PT Bona Jati Mutiara bagai anak enas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi. Pasalnya setiap lelang yang diadakan ULP dari Dinas PUPR selalu jadi pemenang.

Hal ini menjadi perbincangan di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti yang dilontarkan Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D). Ketua Bidang Investigasi Ahmad Gozali menyebutkan hampir setiap tahun lelang proyek Dinas PUPR selalu dimenangkan PT Bona Jati Mutiara.

Seperti pada 2018 PT. Bona Jati Mutiara terpilih sebagai pelaksana pembangunan tahap dua Jembatan Overpas Tegal Gede dengan nilai sebesar Rp 19.553.480.000. Sementara hasil pekerjaan dinilai asal jadi dan dikerjakan telah melebihi batas waktu yang tertera di kontrak.

Selain itu, kondisi saat ini mulai terlihat bergelombang kemungkinan hal ini terjadi karena pemadatan urugan tanahnya tidak maksimal, jelas Ahmad Gozali

Masih menurut Ahmad Gozali. Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak terpasang. Sehingga ketika malam hari sangat gelap dan sering terjadi kecelakaan. Karena banyak pengguna kendaraan roda dua banyak menyebrang berbelok balik arah di ujung jembatan dari arah Cibitung menuju Tegal Danas.

Pada anggaran 2019 pelaksanaan lelang melalui ULP, konstruksi lanjutan  Jembatan Pebayuran Rengasdengklok, Kecamatan Pebayuran dengan nilai anggaran APBD sekitar Rp 26.000.000.000 juga dimenangkan PT Bona Jati Mutiara dengan nilai penawaran tertinggi sebesar Rp 24. 771. 360.877.32 yang saat ini sedang dalam masa sanggah yang dilakukan PT Lestari Nauli Jaya dengan nilai penawaran lebih rendah sebesar Rp 23 520. 703. 172.70.

Ahmad Gozali menilai panitia terlalu memaksakan dan mendorong PT Bona Jaya Mutiara sebagai pemenang lelang pada proyek konstruksi lanjutan Jembatan tersebut, tanpa melihat rekam jejak pekerjaan yang dikerjakan PT Bona Jaya Mutiara pada Jembatan overpas Tegal Gede yang asal jadi dan tidak sesuai konstruksi.

Sementara dari PT Lestari Nauli Jaya Gunawan selaku kuasa Direktur saat ini sudah melayangkan surat sanggahan nomor. 035/sanggahan/LNJ/V3019. Dalam surat tersebut menyampaikan kejanggalan yang telah terjadi pada proses lelang di LPSE Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan Pokja di antaranya panitia menggugurkan perusahaannya dengan alasan pengalaman pekerjaan personil manajerial kurang dari persyaratan. Hal ini dinilai alasan yang tidak masuk akal.

Gunawan menambahkan alasan tersebut hanya untuk memenangkang PT Bona Jaya Mutiara. Hal ini terduga adanya indikasi suap yang dilakukan PT tersebut terhadap panitia. Selain itu, kejanggalan selanjutnya panitia memenangkan PT Bona Jaya Mutiara sekaligus dua kegiatan yaitu lelang belanja konstruksi lanjutan Jembatan Pebayuran- Rengasdengklok. Kecamatan Pebayuran dan Lelang Belanja Kontruksi Pembangunan Jembatan Pantai Bakti tahap dua Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong. Hal ini jelas ada permainan ( KKN) dengan PT Bona Jaya Mutiara.

“Kami sangat menyesalkan baru tahun yang lalu terjadi penangkapan terhadap pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, namun tidak membuat efek jera terhadap oknum- oknum yang ada dilingkungan ULP dan Dinas PUPR untuk berbuat korupsi. Hal ini disebabkan telah terjadi pengaturan proyek yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1,2 miliar,” ujar Gunawan.

Gunawan meminta atas dasar beberapa point yang disanggahkan, disimpulkan terindikasi kemungkinan konspirasi antara oknum Dinas dengan PT Bona Jaya Mutiara. Pihaknya meminta dilakukan penyelidikan forensik IT.

Terkait permasalahan tersebut ketika KabarHaBe.com mencoba konfirnasi Kepala Bagian ULP Yan Yan melalui Whatsapp sampai berita ini turun belum ada tanggapan. (ewd)

177 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *