Proyek Pembangunan Tidak Sesuai Perencanaan, Diduga Kejaksaan Tutup Mata

KabarHaBe.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi diminta lebih tanggap terhadap kritikan masyarakat terkait banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD, yang dikerjakan asal-asalan.

Selama ini, Kejari Kabupaten Bekasi terkesan masa bodoh dengan isu yang dihembuskan masyarakat serta banyaknya pemberitaan miring baik dari media online maupun media cetak. Bahkan justru asyik membangun kedekatan dengan pemerintah daerah

“Sudah banyak berita yang memberi kabar tentang banyak proyek pembangunan infrastruktur yang didanai APBD dikerjakan asal jadi. Namun sejauh ini dalam pengamatan kami, pihak kejaksaan lebih banyak berdiam diri. Dalam pengamatan kami tidak ada produk penegakan hukum yang dilakukan kejari untuk tahun ini,” kata mantan Ketua BEM STT Pelita Bangsa Jaelani Nurseha, Jumat (6/12/19)

Jaelani menjelaskan, program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kejaksaan tidak bisa dijadikan alasan, sehingga Kejari Kabupaten Bekasi lemah atau tak melakukan penegakan hukum terhadap indikasi penyimpangan.

Menurutnya, kejaksaan seharusnya peka ketika masyarakat mempersoalkan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bekasi. Seperti proyek pembangunan jembatan yang ada di Kecamatan Muara Gembong senilai Rp 45 miliar dan proyek pembangunan infratruktur yang berada di beberapa kecamatan yang kualitasnya tidak sesuai perencanaan.

Proyek pembangunan dengan anggaran bernilai fantastis itu rentan penyelewengan.

“Sudah banyak yang mengingatkan keganjilan dalam pembangunan proyek, namun pihak kejaksaan tidak mau mendengar,” ujarnya.

Seharusnya, kata Jaelani pihak kejaksaan turun kelapangan mengecek kebenaran informasi dari masyarakat maupun dari pemberitaan, apalagi nilai proyeknya cukup fantastis. Yang terjadi kejaksaan seperti tidak mau tahu dengan polemik pembangunan proyek yang dipertanyakan masyarakat dan dikritisi media.

“Katanya proyek ini sudah koordinasi dengan kejaksaan. Kami ingin tahu, koordinasi dalam hal apa? Ini yang harus dijelaskan kejaksaan jangan masyarakat gaduh sendiri,” tutur Jaelani.

Sementara itu, Kepala Seksi Bidang Inteljen Kejari Kabupaten Bekasi Herdin SH, ketika dimintai tanggapannya melalui via whatapp sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan. (ewd)

184 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ragam Kegiatan Ramaikan Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ibu

Sen Des 9 , 2019
KabarHaBe.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi diminta lebih tanggap terhadap kritikan masyarakat terkait banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai […]

Get 30% off your first purchase

Got it!
X