Sab. Des 7th, 2019

Cikarang Selatan – PT.PNE Indonesia salah satu perusahaan asing yang sebelumnya berdiri di Kawasan Industri Lippo City yang bertempat di Jl.Jati Rasa Blok J.lll No.3 Newton Techno Park Serang – Cikarang Selatan Bekasi 17550.

Perusahaan tersebut saat ini pindah domisili di Kawasan Industri Karya Deka Pancamurni Blok B3 Kav.l Pasirsari Cikarang Selatan Bekasi 17550

Pasalnya setiap perusahaan yang berpindah domisili pasti harus merubah seluruh document yang dimana document tersebut diantaranya, Akta Perusahaan, NPWP, Domisili, TDP, dan yang terakhir SIUP.

Ahmad Syarif selaku HRD PT.PNE Indonesia berdalih bahwa perusahaan tersebut sudah merubah seluruh documentnya.

“Semua document sudah dirubah, sekarang kita pakai sistim (Online Single Submission) OSS, saya sudah ada semua,” Ucap Ahmad Syarif.

Perusahaan tersebut sebelumnya di dinding hanya bertulisan PT.PNE Indonesia, namun saat ini perusahan tersebut menambahkan tulisan SYH Sen Yue Holdings Limited.

Menurut pengakuan Ahmad Syarif tulisan SYH tersebut adalah logo, dan untuk seluruh document atas nama PT.PNE Indonesia, logo tersebut digunakan di baju seragam atau kop surat.

“Di document semua atas nama PT.PNE, dari perubahannya terus SIUP, TDP atas nama PT.PNE, tidak adak yang atas nama SYH, kalau SYH itu adalah logo kita bukannya ditambah, yang biasa kita pakai di kop surat atau di seragam, kalau di document semuanya PNE, kalau pakai SYH walah ribet,”lanjut Ahmad Syarif.

Lain hal Kasi Pengecekan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Suwarto mengatakan jika perusahaan tersebut merubah atau menambah nama perusahaannya harus membuat laporan.

“Jika perusahaan merubah atau menambah nama perusahaannya, pihak perusahaan harus lapor ke sini (DPMPTSP), mau pun cuma nambah satu kata harus lapor,” Ujar Suwarto.

Ketika awak media ingin memastikan kebenarannya, Kepala Bidang Perijinan (Sukmawati) tidak ada di kantor.

“Mohon maaf pak Bu Sukmawatinya tidak ada di kantor,” Ucap salah satu resepsionis yang sedang bertugas di DPMPTSP, (Saeful).

Untuk memastikan kualitas pengolahan limbah di setiap pabrik sudah mentaati aturan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap salah satu perusahaan yang diduga membuang limbahnya.

Ketika dimintai keterangan oleh awak media terkait pembuangan limbah Ahmad Syarif selaku HRD PT.PNE Indonesia mengakui bahwa perusahaan tersebut membuang limbah, namun ia menjelaskan limbah tersebut sudah dikelola melalui Waste Water Treatment Plant (WWTP).

“Kalau (Limbah) yang di buang ke situ sebelumnya udah di proses sama WWTP kami sudah uji leb dan kita setiap 6 blan sekali kita laporan ke LH,” Ucap Ahmad Syarif.

Selepas pengakuan Ahmad Syarif pihak media mempertanyakan surat-surat perijinan, dan ia menyatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mengantongi beberapa surat perijinan, bahkan ia sempat ingin menunjukan surat-surat tersebut.

“Ijinya lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ada dari Lingkungan Hidup (LH) juga ada, selain itu Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) iplemetasinya juga ada, untuk IPLC pembuangan kitakan ke IPAL,” tutur Ahmad Syarif.

“Apa mau liat document, untuk document kita lengkap,”lanjutnya.

Ketika ingin di mintai keterangan dari pihak DLH terkait pembuangan limbah PT.PNE Indonesia, Dian selaku Administrasi Penindakan Dinas Lingkungan Hidup, melemparkan kepimpinannya.

“Kalo kami kan pengawasan terkait lingkungan hidup, tapi hasilnya kami laporkan ke pimpinan, artinya kalo terkait seteatmen tidak bisa dari kami, harus langsung ke pimpinan, nanti saya lapor dulu,” Kata Dian.

H.Harnoko selaku Kepala Bidang Gakum DLH mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan dari Kasi Penindakan.

“Nanti di liat aja karna saya juga belom liat karna blom ada laporan, epaluasi nanti mereka selesaikan dulu ini ada beberapa perusahaan, kemudian baru itu mulai epaluasi jadi dari hasil epaluasi ketauan apa aja temuanya nanti langkah langkah kedepenya apa aja,” Pungkas H.Harnoko.

“Selepas itu buat laporan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dalam masuk pengawasan di rapatin sama saya, saya belum terima apa apa saya blom tau hasilnya gimana biarin aja mereka selesaikan,” lanjutnya, (saeful).

240 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *