Pendistribusian Bansos Kusut, Kades Keluarkan Biaya Angkut Capai Jutaan

KabarHaBe.com – Pendistribusian bantuan sosial dari Dinas Sosial Pemkab Bekasi, kusut dan dikeluhkan kepala desa di wilayah kabupaten Bekasi.

Pasalnya untuk mendapatkan paket bantuan sosial berupa sembako, kepala desa harus mengambilnya di Bulog Karawang.

Sebab, untuk mendapatkan bansos itu kepala desa harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Karena harus menyewa kendaraan pengangkut bansos dengan mengutus lima perangkat desa yang diberikan kuasa untuk mengambil sembako di Bulog Karawang.

Seperti penuturan Amak Gozali Kepala Desa Lambansari Kecamatan Cikarang Timur menjelaskan dari semua sumber bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, yang menjadi masalah bantuan yang bersumber dari pemkab Bekasi.

Selain jumlahnya bervariasi yang diberikan ke masing-masing desa, karena ada yang mendapatkan ratusan paket, puluhan paket dan ada juga yang mendapatkan ribuan paket sembako, ini yang menjadi pertanyaan kepala desa karena perbedaannya sangat mencolok.

Terkait pendistribusian bansos, menurutnya pihak desa harus mengambil langsung menggunakan mobil truk yang harus disewa mencapai Rp 5 sampai Rp 6 juta, tergantung jumlah bansos yang diterima setiap kepala desa.

“Ini yang memberatkan para kepala desa karena harus membayar ongkos pengambilan yang dibebankan kepada kepala desa. Pengambilannya pun ada yang di Kodim dan di Bulog Purwasari Karawang,” kata Amak.

Dia meminta agar pemerintah Kabupaten Bekasi memikirkan ongkos pengambilan sembako yang dianggapnya sangat memberatkan kepala desa.

Sementara, Ondang Donal Wakil Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Ketua Forum BPD Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi menjelaskan, terkait pendistribusian bansos baik yang diambil di Bulog maupun di Kodim menggunakan ongkos pribadi bukan dari anggaran Dinas Sosil Kabupaten Bekasi.

Ondang juga memaparkan permasalahan data yang diajukan ke Dinas Sosial melalui kecamatan bervariasi karena data yang disodorkan katanya divalidasi. Misal dari pengajuan 300 Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Sosial divalidasi sekitar 5 – 10 KK yang dikurangi.

Contohnya di Kecamatan Bojongmangu ada salah satu desa yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.200 KK dari jumlah KK sebanyak 1.567 KK.

“Artinya hanya 367 KK yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang di dalam ada kepala desa, perangkat desa, BPD, ASN atau tokoh masyarakat dan sebagainya,” ujar Ondang

Sementara dalam aturan dalam regulasi menentukan yang mendapatkan bansos itu tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain. Seperti bantuan dari pusat, gubernur, Kementerian Sosial di situ ada penerima PKH dan penerima BPNT serta penerima BLT.

“Hal ini sangat tidak mungkin dari jumlah 367 KK yang belum kebagian dan sudah dipastikan dari 1.200 KK yang nerima pasti double, paparnya.

Di sisi lain ada juga oknum yang bermain terkait masalah pendataan contoh Desa Sukabungah mendorong sekian ribu namun ditolak dengan alasan sudah kehabisan kuota sementara di desa tetangga bisa mengajukan 1.200 dan diakomodir.

Menurut Ondang, terkait masalah pendataan bohong yang katanya ada validasi atau verifikasi data, karens ada satu desa yang mengajukan hampir 80 persen jumlah KK dan dipastikan sesuai regulasi bahwa bansos tersebut tidak boleh dauble dengan penerima PKH BPNT, Gubernur, Persiden atau dari tujuh sumber yang ada.

Contoh ketika pendataan nama yang 1.200 KK ternyata data itu banyak penerima PKH dan BPNT bahkan sudah dimasukkan dalam Musdesus yang dilakukan BPD. Nama- nama tersebut ada juga penerima BLT.

Jadi kesimpulannya terkait pendataan bansos yang diprakarsai pemerintah daerah melalui Dinsos itu bohong adanya validasi atau verifikasi data.(Ewwy/Alfiyan)

241 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Anggaran Penanganan Covid-19 Rentan Disalahgunakan

Sel Mei 5 , 2020
KabarHaBe.com – Pendistribusian bantuan sosial dari Dinas Sosial Pemkab Bekasi, kusut dan dikeluhkan kepala desa di wilayah kabupaten Bekasi. Pasalnya untuk mendapatkan paket bantuan sosial berupa sembako, kepala desa harus mengambilnya di Bulog Karawang. Sebab, untuk mendapatkan bansos itu kepala desa harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. Karena harus menyewa […]