Pembuatan Stiker Bupati Disinyalir Melanggar Surat Edaran KPK

KabarHaBe.com – Pengadaan stiker gambar Bupati Bekasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk ditempel pada bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk masyarakat terdampak covid-19 terus menuai perbincangan di kalangan elemen masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Transparansi Pemerhati Indonesia (Sniper) Gunawan selaku Ketua Umum meminta kepada Dinas Sosial menjelaskan terkait pengadaan stiker sejumlah bantuan yang akan diberikan Pemkab Bekasi kepada masyarakat.

“Karena pengadaan stiker foto Bupati dinilai tidak tepat dan hanya menghamburkan anggaran yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, sekalipun pengadaan stiker yang sudah dicetak baik yang berbentuk stiker tempel maupun yang ada di karung sudah tidak digunakan Dinas Sosial, karena banyaknya kritikan dari elemen masyarakat maupun media cetak serta online.

“Hal ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan terhadap stiker tersebut. Pihak terkait harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran biaya catak yang sumbernya harus jelas,” ungkap Gunawan.

Pihaknya, akan terus mencari tahu. Karena dari sisi penganggaran, biaya pembuatan stiker bupati harus jelas sumber dan asalnya darimana, yang kesemuanya harus dapat dipertanggung jawabkan.

“Kalau stiker itu dibuatnya pakai uang APBD? Tentunya tidak tepat guna dan tepat sasaran karena mubazir, dan menghambur -hamburkan uang rakyat. Apalagi jumlah bansos yang akan dibagikan sebanyak 152.000 paket, tentunya anggaran untuk biaya pembuatan stiker nilainya besar pula bisa mencapai angka ratusan juta rupiah,” paparnya

Jadi, kata Gunawan, program kegiatan pengadaan bansos atas pandemik Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, disinyalir ada perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Hal ini, sesuai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan Bupati dan Wali Kota untuk berhati-hati menggunakan anggaran negara di tengah bencana virus corona atau Covid-19. Dalam pesannya menyatakan keselamatan warga negara atau masyarakat merupakan hukum tertinggi. Peringatan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama Mendagri, BPK, BPKP dan LKPP melalui video conference di Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Gunawan.

Menurutnya, seluruh kepala daerah, sudah sepatutnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam pengelolaan anggaran untuk penanggulangan virus corona. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2020.

Menurut Gunawan KPK berkomitmen lebih mengutamakan agenda pencegahan dengan tidak menyampingkan penindakan. Dan mengimbau agar kepala daerah menjadikan SE No 8 Tahun 2020 sebagai pedoman dan petunjuk agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Covid-19.

Untuk itu, katanya dalam pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan virus corona, kepala daerah seharusnya tidak melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, dan tidak mengandung unsur gratifikasi.

“Selain itu, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan/atau maladministrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat yang merugikan negara serta tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Gunawan mengingatkan dalam Surat Edaran KPK No 8 Tahun 2020 sudah jelas pembuatan stiker bupati yang ditempel pada kemasan bantuan sosial jelas sekali berlawanan. Artinya dalam pengadaan pembuatan stiker bupati yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Bekasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.(ewwy)

128 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Atlet Panjat Tebing Jabar Memilih Berlatih di Zona Merah

Sel Apr 28 , 2020
Meski menjadi zona merah Covid-19, Kabupaten Bekasi tetap menjadi pilihan atlet-atlet Panjat Tebing Jawa Barat sebagai tempat untuk berlatih.