Paripurna Hasilkan 83 Catatan, Dewan Minta Tahun Depan Ada Progres

Paripurna LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2019

KabarHaBe.com – DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2019, Selasa (19/5). Dalam paripurna tercatat ada 83 rekomendasi yang harus dijalankan dan ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pasal 16 huruf C, diterangkan bahwa perlu adanya tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Anggota Pansus LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2019, Lydia Fransisca menyebutkan dari rekomendasi yang tertuang dalam Paripurna tersebut, sudah didesain baik dan mengakomodir semua aspek pembangunan.

“Dari semua aspek dikomentarin tapi the hole storynya, kita menanggapi hal-hal yang menjadi alasan klise seperti dualisme, kurangnya perencanaan yang menyebabkan Silpa besar dan tidak bisa diserap dan banyak hal lainnya. Atas alasan tersebut, kita jadi sedikit menyayangkan dan kita mencoba untuk membreakdown itu semua di masing-masing dinas,” bebernya.

Ia menyebutkan semua catatan atau rekomendasi yang dikeluarkan seluruhnya bersifat krusial, karena menurut dia, pembangunan melibatkan banyak aspek.

“Kita komentari dari segi UMKM, dari pendapatan BUMD, segi pariwisata, dari Dinas Tenaga Kerja, dari segi pendanaan Catatan Sipil soal pendataan yang masih banyak masalah, kemudian dari CSR yang belum ada keseriusan pemerintah daerah dalam membangun Forum CSR yang baik,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti kaitan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten Bekasi,  menangkap minimnya perhatian pemerintah dari pertumbuhan BLK dan penyerapan tenaga kerja.

“Soal inventarisasi BLK, itu kan aset tapi bangunannya cuman seadanya, kemudian didrop anggaran untuk penyediaan barang-barang tapi belum bisa diserap karena bangunan baru dibenahin, dari situ saya lihat cuman tujuannya ada, tapi untuk bener-bener merealisasikan sebagai program jangka pendek dan jangka panjangnya itu gak ada,” bebernya.

Dari rekomendasi yang ada, kata dia, mayoritas ada pengulangan masalah yang sama, tapi ada juga yang baru seperti yang berhubungan dengan persoalan banjir, itu juga yang menjadi perhatian DPRD.

“Persoalan banjir kita perhatikan walau itu kejadian alam, tapi semoga kedepannya ada Early Warning System yang bisa dibuat karena pertumbuhan dan jumlah penduduk ini pasti impactnya pada situasi tanah, situasi bangunan, situasi lingkungan, nah itu yang harus kita hitung kita kaji lebih dalam. Bahwa dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa mengikuti cara-cara konvensional saja, seperti penyediaan perahu karet yang sifatnya retorika tetapi lebih kepada sistem,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyebut akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diparipurnakan DPRD. Sebab, dari tahun ke tahun pihaknya selalu melakukan perbaikan dari beberapa aspek.

“Nantinya pasti akan terevaluasi saat rapat kerja antara eksekutif dengan legislatif, itu biasanya di rapat kerja komisi. Kita sudah membuat progres, seperti tahun 2018 kita sudah memberikan progres di 2019,” singkat Bupati. (ewd)

58 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kejari Kabupaten Bekasi Bagikan Bingkisan

Kam Mei 21 , 2020
KabarHaBe.com – DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2019, Selasa (19/5). Dalam paripurna tercatat ada 83 rekomendasi yang harus dijalankan dan ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah […]