Mahasiswa: “Kami Muak Lihat Manuver Elite Politik di Bekasi”

Soal Panlih Wabup Bekasi

KabarHaBe.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Se-Bekasi (AKSI) menilai Pemilihan Wakil Bupati Bekasi oleh Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan hari ini, Rabu (18/3) hanya ‘politik dagang sapi’ atau jual-beli jabatan/kepentingan saja.

Fakhri Pangestu Ketua BEM FT Univ Pelita Bangsa menjelaskan Aliansi Kampus sebetulnya enggan berbicara tentang Panlih Wabup Bekasi, maka dari itu pihaknya fokus kepada pemberantasan Korupsi di Bekasi dan fokus kepada Laporan Dugaan Tipikor Pembangunan SMPN 3.

“Kami muak sebetulnya melihat kelakuan elite Politik di Bekasi, seperti Politik dagang Sapi saja. Saling sikut dan bermanuver untuk memperebutkan kekuasaan wakil Bupati. Kami paham, bahwa di politik, tidak ada makan siang gratis. Panlih terburu-buru ada apa? Dan Bupati belum menyerahkan Rekomendasi ada apa?” Ketus Fakhri.

Selain itu, dirinya menyesalkan jika panlih menghelat pemilihan tanpa adanya dua rekomendasi calon wakil Bupati dari DPP Partai Pengusung yang diserahkan langsung oleh Bupati ke DPRD. Dan juga pernyataan tersirat dan/atau tersurat dari FKDH Kemendagri dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar

“Astaghfirullah, sekelas pejabat provinsi Jabar dan Kemendagri saja tidak didengar, apalagi hanya warga biasa? Apa perlu Bapak Presiden yang menyatakan?” kesalnya.

Di lain tempat, Yusril Nama Gelar Ketua BEM Univ Mitra Karya justru berbeda, dirinya lebih menyoroti Anggaran yang dipergunakan untuk proses pengisian kekosongan kursi Wabup Bekasi.

“Panlih pertama dibentuk 17 Juni 2019 tanpa hasil, Panlih kedua dibentuk 8 november 2019 dan sempat membuat jadwal pemilihan namun kandas, sedangkan kini membuat jadwal pemilihan kedua tetapi banyak pro dan kontra. Saya akan usulkan hal ini ke Rapat Pleno AKSI agar menyurati BPK RI untuk mengaudit dengan akuntabel,” ancam Yusril sapaan akrabnya.

Sebelumnya diberitakan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan pemberitahuan terkait pemilihan Wabup Bekasi. Seharusnya pemilihan melalui provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian.

“Hingga kini saya belum tahu kabar (pemilihan wabup di Bekasi), yang mengirimkan surat keputusan itu provinsi, karena provinsi yang memfasilitasi secara teknis,” ucap Akmal saat dihubungi, belum lama ini.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, kendala dari proses pemilihan wabup ini karena partai koalisi belum bersepakat menentukan dua calon. Namun, panitia pemilihan justru tetap melanjutkan tahapan dan bahkan sudah menentukan dua calon wakil bupati.

“Kami belum sama sekali bertemu (DPRD Kabupaten Bekasi) apalagi surat pemberitahuan pelaksanaan pemilihan. Terakhir saya ketemu dengan DPRD sekitar awal Januari, mereka konsultasi, saat itu saya sampaikan harus menunggu dari rekomendasi dari DPP,” ucap dia

Informasi yang kini beredar bahwa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kini di Karantina di Hotel Sakura dekat Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk persiapan pemilihan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022.(Bray/Ewwy/Alfiyan)

47 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jelang Pemilihan Wabup, Polres Metro Bekasi Siagakan 400 Personel

Sel Mar 17 , 2020
KabarHaBe.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Se-Bekasi (AKSI) menilai Pemilihan Wakil Bupati Bekasi oleh Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan hari ini, Rabu (18/3) hanya ‘politik dagang sapi’ atau jual-beli jabatan/kepentingan saja. Fakhri Pangestu Ketua BEM FT Univ Pelita Bangsa menjelaskan Aliansi Kampus sebetulnya enggan […]