Kam. Sep 19th, 2019

KPAD Gelar Pencegahan Bullying di Sekolah

KabarHaBe.com – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi gelar Sosialisasi Pencegahan Bullying pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di antaranya di SMK Bina Prestasi Tambun Selatan (16/7), SMPIT Haji Abdul Malik Cikarang Barat (17/7), SMK Ekuintek Sukatani (18/7).

Komisioner KPAD Kabupaten Bekasi, Muh Rojak berpendapat pencegahan bullying di sekolah sangat penting disampaikan di lingkungan satuan pendidikan mengingat pihaknya pernah mendapatkan laporan pengaduan pada akhir 2018 seorang pelajar kelas IX SMP swasta di Babelan menjadi korban bullying oleh rekan pelajar dan guru sampai korbarnya mengalami depresi berat karena dituduh berpacaran padahal sebenarnya tidak.

“Waktu itu kami sangat prihatin melihat kondisi depresi berat korban yang dibuli karena dalam beberapa bulan kemudian akan mengikuti Ujian Nasional SMP, kami lakukan pengawasan perkembangan psikologis bagi korban, waktu itu kami sarankan korban akhirnya dipindah sekolahnya karena masih trauma dengan sekolah lamanya, dan akhirnya berhasil kami pindahkan kesekolah SMP Negeri yang dekat dengan tempat rumah tinggal korban di Babelan, Alhamdulillah kondisinya menjadi lebih membaik,” jelasnya kepada awak media, Senin (22/07/2019)

Rojak mengatakan edukasi pengetahuan pencegahan bullying di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan terus menerus karena dampak bullying dapat mengancam harga diri, kepercayaan diri, terisolasi dari pergaulan hingga performa belajar yang merosot, bahkan dalam beberapa kasus, anak yang tak kuat menerima bullying lebih banyak menyendiri, depresi hingga bunuh diri.

“KPAD Kabupaten Bekasi mengingatkan kepada institusi pendidikan, orang tua, dan masyarkat untuk ikut serta menjaga anak-anak dari tindakan bullying. Perbuatan tindakan bullying masuk disebutan didalam Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C,” tutupnya

Perlu diketahui bullying merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif, dengan tujuan menggangu, dilakukan oleh satu atau sekelompok terhadap pihak yang lemah, selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan secara tersembunyi. Pelakunya dapat dijerat sebagaimana diatur Pasal 80 UU 35/2014 (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (mf/hsr)

37 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *