Kinerja Tim Gugus Tugas Dinilai Tidak Transfaran

KabarHaBe.com – Carut marutnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah mewabahnya virus corona Covid-19 di Kabupaten Bekasi menuai sorotan dari kalangan masyarkat, salah satunya datang dari Gunawan Ketua Umum LSM Sniper Indonesia.

Menurutnya polemik pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bekasi, dinilai lebih diakibatkan karena tidak siapnya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menetapakan kebijakan PSBB.

“Harusnya, Pemkab Bekasi sebelum menerapkan pemberlakuan PSBB terlebih dulu melakukan kajian dan kesiapan – kesiapan, baik itu dari sisi Pemdanya ataupun masyarakatnya dan bagaimana tentang pelaksanaannya,” katanya.

Menurutnya, diberlakukannya PSBB, seiring dengan kebijakan itu harusnya bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 sudah dipersiapkan, hanya tinggal mendistribusikan secara merata. Artinya di fase pelaksanaan PSBB, Pemkab tidak lagi berkutat pada persoalan tentang bagaimana penyediaan, pendistribusian dan data penerima bansos.

“Ditambah lagi dengan diperpanjangnya PSBB justru warga terdampak covid-19 dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, dan tidak jelas tentang bansos, padahal Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi telah menggembor-gemborkan bansos kepada masyarakat,” kata Gunawan.

Belum lagi masalah sosial distancing yang belum sepenuhnya dipatuhi warga karena masih banyak warga berkerumun di tempat-tempat keramaian.

“Ini kan sebuah persoalan juga yang harus dijalankan tegas oleh Pemkab Bekasi kalau ingin berhasil dalam menurunkan angka-angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi. Kalau sudah seperti itu kenyataannya, ini kan jadi anomali,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan carut marutnya pendistribusian dan data penerima bansos di Kabupaten Bekasi, menuntut Dinsos untuk transfaran terkait data penerima bansos dan membukanya ke publik.

Sementara, Kordinator Koalisi Rakyat Bekasi (Kirab) Rahmat Damanhuri saat dihubungi Kabarhabe.com sangat miris terhadap kinerja Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi yang diketuai Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Menurut pantauannya di lapangan kinerja Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi terlihat lambat dan tidak transfaran.

Rahmat Damanhuri mempertanyakan tarkait delapan pintu bantuan yang digembar gemborkan bupati untuk membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terkena dampak penyebaran covid-19.

Pasalnya, Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi sampai pemberlakuan PSBB diperpanjang, data penerima dari delapan pintu bantuan tidak pernah diinfornasikan. Hal ini yang menjadi pertanyaan.

“Apakah data penerima itu ada atau pihak Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi masih melakukan pendataan,” ujarnya.

Sementara itu, pengakuan salah satu kepala Desa Waringin Jaya Topik, bantuan sosial yang digembar gemborkan pusat dan Gubernur Jawa Barat ditambah lagi bantuan yang akan diberikan Pemkab sampai saat ini belum juga ada yang turun, saat ini pihaknya merasa bingung dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab yang dianggap berubah-ubah, ditambah lagi tidak sesuainya hasil pendataan yang diberikan pihaknya dengan bantuan yang diberikan pihak Pemda.

“Karena dari data yang sudah disodorkan dengan pemberian bantuan yang diberikan Pemda yang hanya diberikan sebanyak 20 paket bansos. Sementara data yang disodorkan lebih dari 100 KK,” keluhnya.

Pihaknya sampai sekarang belum berani mengambil bantuan yang diberikan Pemda.

“Kami masih menunggu tambahan bantuan dari Pemkab sesuai data yang disodorkan pihak desa,” pintanya.

Menurutnya, kalau dipaksakan bantuan yang 20 paket dibagikan, ini akan jadi persoalan karena warga yang tidak kebagian dipastikan akan protes.

“Ini yang jadi pertimbangan kenapa bantuan tersebut belum juga diambil dari kecamatan,” ujarnya. (ewwy)

224 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkab Bekasi Dinilai Tak Profesional Laksanakan Tugas

Ming Mei 3 , 2020
KabarHaBe.com – Carut marutnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah mewabahnya virus corona Covid-19 di Kabupaten Bekasi menuai sorotan dari kalangan masyarkat, salah satunya datang dari Gunawan Ketua Umum LSM Sniper Indonesia. Menurutnya polemik pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bekasi, dinilai lebih diakibatkan karena tidak siapnya Pemerintah […]