Rab. Okt 23rd, 2019

Kepala BPN: Kepemilikan Lahan Harus Jelas

Kepala BPN Kota Bekasi saat menjelaskan program PTSL

KabarHaBe.com – Masyarakat banyak mempertanyakan proses sertifikat melalui program PTSL terkait surat kepemilikan lahan milik masyarakat.

Menurut Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Deni Ahmad, untuk dapat diproses menjadi sertifikat bukti kepemilikan lahan masyarakat harus jelas.

“Kalau memang lahan yang dimiliki didapat dari warisan atau hibah harus ada akta waris dan hibahnya,” kata Denia saat audiensi bersama anggota PWI Bekasi, Jumat (5/4/2019).

Menyinggung banyaknya warga hanya memiliki bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), menurutnya SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan lahan.

Jadi katanya, setiap warga yang mendaftarkan lahannya dalam proses sertifikat program PTSL harus melengkapi bukti kepemilikan sebagai dasar hukumnya.

“Harus diurus semua bukti kepemilikan lahannya. Karena asal-usul tanah juga harus jelas dari siapa warga memiliki lahan tersebut,” katanya.

Menurutnya saat ini berkas milik masyatakat yang masuk dalam panitia PTSL tetap dilayani, hanya saja seiring berjalannya waktu masyarakat harus mengurus bukti sah kepemilikannya, sekali pun dalam bentuk kuitansi.

Kelengkapan berkas masyarakat yang mengurus sertipikat paling tidak sudah harus masuk pada panitia Juni karena ditargetkan pada Juli atau Agustus seluruh pensertipikan sudah harus rampung.

Menjawab pertanyaan, untuk wilayah Kota Bekasi pada 2019 ini jatahnya mencapai 25.000 sertifikat dengan target 30.000 bidang pengukuran. (alf/ewd)

119 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *