Ming. Okt 20th, 2019

Kecamatan Potong Pajak KPPS Sepihak

KabarHaBe.com – Dugaan adanya pemotongan honor petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), sewa tenda dan anggaran konsumsi, ramai jadi perbincangan di group whatsApp (WA) KPPS Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat.

Sebelumya,  melalui gambar screenshoot yang diterima dari salah satu anggota grup penyelenggara Pemilu yang namanya dirahasiakan berisikan percakapan anggota grup yang mendiskusikan dugaan pemotongan anggaran yang diterimanya.

Anggota merasa terkejut saat menerima honor yang seharusnya Rp 550 ribu tapi hanya Rp 517 ribu, yang 500 ribu terima Rp 470 dan sewa tenda yang seharusnya Rp 1,6 juta namun hanya diterima Rp 1. 312 ribu.

Komentar yang negatif maupun positif dilontarkan chatingan anggota group WA tersebut, banyak anggota group WA yang masih mempertannyakan terkait adanya pemotongan anggaran yang tidak transparan oleh oknum PPS Kelurahan Kranji atau oknum tingkat Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

Menurut salah satu kordinator KPPS sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, beberapa anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tidak terima dengan pemotongan sebesar Rp 261 ribu per Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum lagi potongan tenda Rp 288 ribu.

“Meski jumlah nominalnya tak seberapa, tapi kami enggak terima karena pemotongan ini dilakukan tanpa musyawarah,” kata salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (14/4).

Sementara Roni Jaya anggota KPPS yang ikut dalam rapat pembahasan di Kelurahan Kranji adanya pemotongan sebesar 18 persen untuk sewa tenda dan 19 persen untuk konsumsi itu dilakukan pihak Kecamatan.

Sementara potongan yang wajib dikeluarkan anggota KPPS sebesar 14 persen potongan tenda dan 15 persen potongan konsumsi. Untuk kelebihan potongan 4 persen digunakan untuk Surat Perintah Jalan (SPJ) itu yang dilakukan pihak kecamatan, jelasnya.

Masih menurutnya. Jasil dari keputusan forum pada saat pembahasan di Kelurahan Kranji, diminta agar pemotongan itu diserahkan langsung lewat masing – masing TPS dan pihak kelurahan tidak melalui pihak kecamatan, karena setelah dihitung biaya untuk pembuatan SPJ saja biayanya lebih besar.

Menurut Roni pajak yang wajib dikeluarkan pihak KPPS besaranya seperti pajak honor 6 persen, pajak tenda 14 persen, pajak konsumsi 15 persen itu sesuai ketentuan, yang jadi permasalahan potongan pembutan SPJ sebesar Rp 180 ribu. Sehingga kelebihan potongan pajak yang dilakukan pihak kecamatan akan diserahkan langsung ke masing-masing KPPS.

Sementara Ketua PPS Kelurahan Kranji Sudiono saat dimintai keterangan melalui whatsApp menyarankan agar langsung menanyakan kepihak kecamatan melalui kasubag keuangannya.

“Konfirmasi langsung aja pak, orangnya jelas dan alamatnya juga jelas,” katanya.

Sementara Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni sampai berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, terkait adanya pemotongan yang dilakukan pihak kecamatan tanpa melalui hasil musyawarah dengan pihak PPS dan KPPS.(ewd)

154 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *