Jadi Perbincangan, Panlih Cawabup Kabupaten Bekasi Lemah

Ilustrasi

BEKASI – Lemahnya panitia pemilihan (Panlih) dalam pemilihan cawabup Bekasi akibat tidak adanya transparansi, menjadi perbincangan publik.

Sebelumnya seluruh partai koalisi Golkar sudah mendaftarkan dua nama calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi ke panitia pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi, Kamis (19/12/2019), partai koalisi terdiri Partai Golkar, Nasdem, PAN dan Hanura menyerahkan surat kesepakatan dua nama kandidat di antaranya; Tuti Nurcholifah Yasin dan Ahmad Marzuki.

Senin (9/3/20) DPD Partai Golkar menyerahan surat rekomendasi yang baru calon wakil Bupati (cawabup) Kabupaten Bekasi, ke Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di antaranya; Tuti nurcholifah Yasin dan Drs H Mohamad Dahim Arisi

Forum Lintas pemuda peduli demokrasi Soerjana, menjelaskan, ketika ada perubahan rekomendasi nama calon dari Golkar maka dengan sendirinya rekomendasi tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

“Hal ini berkaitan dengan aturan yang sudah diterapkan dan tahapan yang sedang berjalan. Jadi Golkar agar tidak seenaknya merubah rekomendasi Wakil Bupati (wabup),” ungkapnya

Menurutnya, Panlih dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, proses pengisian ditentukan sepenuhnya oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

“Surat Kuasa (SK) baru bisa saja tapi perlu diingat bahwa calon telah ditetapkan
Panitia Pemilihan (Panlih) harus tegas sesuai dengan koridor aturan dan regulasi, tidak ada kompromistis terkait aturan dan undang undang,” tambahnya.

Dia berharap berpolitik secara gentle dan bermartabat dengan menjunjung tinggi konsekuensi dalam menjalankan setiap aturan dan regulasi.

Seperti diketahui
pihak panlih, Senin (9/3/20) menggelar rapat penetapan nama calon wabup yang lama yakni Tuti Alawiyah dengan Ahmad Marzuki. Hal ini berdasarkan tahapan yg dilakukan panlih termasuk perifikasi berkas dari masing-masing calon wabup.

Sementara menurut dr Asep dari fraksi Golkar tahapan yang dilakukan panlih dinilai tidak sesuai dengan aturan panlih yang ada, panlih seolah sudah digiring. (Bray/Ewwy)

114 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Disaksikan Menpan RB, Bupati Bekasi Teken Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Rab Mar 11 , 2020
BEKASI – Lemahnya panitia pemilihan (Panlih) dalam pemilihan cawabup Bekasi akibat tidak adanya transparansi, menjadi perbincangan publik. Sebelumnya seluruh partai […]

Get 30% off your first purchase

Got it!
X