Kam. Agu 22nd, 2019

Hutan Mangrove Muaragembong Rusak

KabarHaBe.com- Dampak kehilangan hutan bakau (Mangrove) yang merupakan sabuk hijau (green belet) akan sangat buruk dan mempunyai efek domino yang sangat merugikan manusia seperti yang terjadi di Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dibabat secara liar.

Menanggapi hal itu, Pengamat Publik Bekasi, R Meggi Brotodiharjo mengatakan, miris, sedang dalam suasana memperingati Hari Konservasi Ekosistem Mangrove Internasional yang diperingati setiap tahun pada 26 Juli, justru banyak Mangrove yang dibabat secara liar.

“Hasil Konferensi, Indonesia sebagai rumah dari 25 persen ekosistem Mangrove dunia, tapi Indonesia sendiri tercatat memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia. Pada dekade pertama abad ke-21 (2000-2014) saja, tak kurang dari 40 persen Mangrove musnah,” terangnya kepada KabarHaBe.com, Rabu (31/7/2019)

Saat ini sambung Meggi, kehancuran Mangrove semakin massif lagi, terbukti dengan dibabatnya secara liar kurang lebih 300 hektar Mangrove di Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.

“Pengrusakan, pembabatan Mangrove secara liar di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi harus diusut tuntas dan dipidanakan,” kata mantan Wakil Ketua DPW PNTI Jawa Barat ini.

Ditegaskan Meggi, larangan pembabatan Mangrove itu tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kehutanan, dengan ancaman penjara 1-5 tahun serta denda sebesar Rp 500 juta- Rp 2,5 miliar.

Meggi mensinyalir ada unsur kesengajaan di balik pengrusakan Mangrove di Muara Gembong terkait dengan maraknya bisnis. Sebagian besar areal hutan lindung, termasuk Mangrove di Muara Gembong dan sekitarnya saat ini disinyalir telah dikuasai sejumlah oknum maupun perusahaan.

“Total nilai ekonomi Mangrove yang dibabat secara liar, termasuk kemampuannya ditaksir mencapai 100 juta rupiah per hektar. Dengan perhitungan tersebut, maka kerugian negara akibat kerusakan 300 hektar Mangrove mencapai Rp 30 miliar,” jelas Meggi.

Meggi merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah, menegaskan kewenangan pengelolaan Mangrove sebagai kewenangan pemda setempat, instansi pusat cukup sebagai koordinator, menghentikan alih fungsi mangrove, menindak tegas, mempidanakan perusak dan pelaku serta aktor intelektual pengrusakan Mangrove.

Segera analisis tambah Meggi, dan evaluasi lahan kehutanan untuk mengidentifikasi permasalahan kehutanan terkait mangrove, Pemda Kab Bekasi segera mengatasi permasalahan Mangrove yang sedang terjadi dan mensinkronkan RT/RWnya dengan instansi terkait serta tetap berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RT/RW Bekasi.

“Selamat Hari Mangrove Se-dunia, Mangrove masa depan dunia. Semoga Bekasi Baru, Bekasi Bersih bisa membangun Mangrove secara berkelanjutan,” pungkasnya. (mf/hsr)

39 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *