Sen. Okt 21st, 2019

Fraksi PKS, Gerindra dan Golkar Tolak Eksekusi Lahan di Kampung Pilar

KabarHaBe.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak eksekusi pemukiman warga Kampung Pilar yang akan dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Jelas kita (PKS) menolak adanya eksekusi penggusuran di pemukiman warga Kampung Pilar. Hari ini kita berbicara mengenai kemanusiaan, saya sebagai penyambung lidah rakyat akan terus mengawal warga Kampung Pilar hingga putusan tersebut dibatalkan,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budianto ketila berdilog dengan Warga Kampung Pilar, Senin (09/09/2019).

Senada dengan Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan Golkar juga menyatakan dukungannya terhadap penolakan eksekusi Kampung Pilar yang dilakukan PN Cikarang.

“Kami sepakat akan terus membela warga Kampung Pilar dan menolak rencana eksekusi lahan milik warga itu,” kata Husni Thamrin dari Gerindra.

Senada juga dikatakan Asep Surya Atmaja dari Golkar, menurutnya, persoalan warga Kampung Pilar, adalah persoalan yang harus diselesaikan, tanpa haus ada yang dirugikan, terutama dalam hal membela kepentingan rakyat.

“Ini sudah menjadi tugas kami mengawal persoalan yang dialami warga Kampung Pilar, sehingga tidak ada yang dirugikan nantinya,” kata Asep.

Fraksi PKS, Gerindra dan Golkar, sepakat akan menggelar rapat kordinasi dalam waktu dekat ini, guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga Kampung Pilar.

“Ya dalam waktu dekat inilah, doakan saja tidak ada halangan,” kata Husni Thamrin.

Perlu diketahui keresahan warga Kampung Pilar kembali terusik setelah surat edaran Rapat Koordinasi atau (Rakor) Eksusisi Perkara No: 4/Del.Eks/2019/PN Ckr Nomor : 57/eks/2011/PN Bks Jo. Nomor:234/Pdt.G/2011/Pn Bks tanggal 18 Juli 2019 beredar di masyarakat.

Padahal warga Kampung Pilar sudah mempunyai hak atas tanah berdasarkan keputusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan No. 1570 K.Pdt/2007, hasilnya dimenangkan oleh warga.

Polemik Tak Tuntas
Polemik warga Pilar seakan tak pernah tuntas, kali ini warga Pilar didampingi mahasiswa perwakilan Forum Warga Pilar Tertindas (FOWAPTI) beraudiensi dengan Polres Metro Bekasi Kabupaten terkait permasalahan yang sedang dihadapi warga Pilar.

Selain bersilaturahmi, kedatangan warga Pilar ke Polres Metro Bekasi juga meminta informasi sejauh mana pihak kepolisisan mengetahui permasalahan.

“Kedatangan kita untuk bersilaturahmi. Kita juga ingin tahu, seberapa jauh pihak kepolisian mengetahui permasalahan ini. Dan bagaimana tanggapannya atas permasalah yang sedang dihadapi warga Pilar,” ujar Maskuri Ketua FOWAPTI, saat ditemui di Polres Metro Bekasi, Rabu (04/9/2019).

Polres Metro Bekasi, diwakili AKBP YS Muryono (Kabagops) mengatakan, pihaknya belum memeilik informasi apapun tentang kasus ini.

“Kita Kepolisian belum memiliki Informasi apapun tentang kasus ini. Kita hanya mendapat undangan dari pengadilan tentang eksekusi, tapi itu pun tidak hanya tentang Pilar saja,” ujarnya.

Audiensi yang digelar di ruang rapat utama Polres Metro Bekasi tersebut selain dihadiri Kabagops sebagai perwakilan Polres juga dihadiri Kasat Intelkam AKBP Yudho serta Kasubag Humas Polres Metro Bekasi.

Konsolidasi Lawan Mafia Tanah

Jauh sebelumnya, ratusan warga Kampung Pilar yang tergabung dalam Forum Warga Pilar Tertindas (FORWAPTI) menggelar doa bersama meminta perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan YME terkait kelancaran dalam perjuangan tanah kelahirannya yang tersangkut persengketaan lahan.

“Masyarakat berkumpul dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari mafia tanah yang ingin merebut tanah rakyat pilar, semoga dengan kita berkumpul dan berdoa pada malam ini oknum yang sengaja ingin merebut tanah Pilar dari warga dapat diberikan hidayah oleh Allah SWT,” jelas Koordinator Fowapti Maskuri ketika diwawancarai awak media, Minggu (18/08/2019).

Dia mengatakan untuk mencegah hal-hal yang tidak memungkinkan terkait tanah yang didiami masyarakat Kampung Pilar selain melakukan doa bersama juga melakukan konsolidasi terhadap mahasiswa se-Kabupaten Bekasi.

“Kita harus bergerak, harus berdoa, tidak ada kata tidak siap. Semua orang sudah tahu bahwa tanah kita akan dieksekusi, dengan itu kita harus melakukan perlawanan kepada mafia tanah yang ingin merebut tanah warga Pilar,” tutupnya.

Perlu diketahui Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan surat edaran undangan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan di wilayah Kecamatan Cikarang Utara yang akan dilaksanakan pada Selasa (20/08/2019).

Terkait rencana eksekusi itu, ratusan warga Kampung Pilar, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Forum Warga Pilar Tertindas (FOWAPTI) menggelar unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Cikarang, Selasa (20/08/2019).

Dalam aksinya, warga yang didominasi ibu-ibu ini membentangkan spandung berwarna putih dengan tulisan “Tolak Eksekusi dan Stop Penindasan Terhadap Rakyat “. Mereka juga mendesak Kepala Pengadilan Negeri Cikarang segera membatalkan rencana eksekusi tanah yang sudah mereka tempati bertahun-tahun. Pasalnya, berdasarkan keputusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan No. 1570 K.Pdt/2007, hasilnya dimenangkan warga.

“Di mana letak keadilannya, masa pengadilan negeri tidak tunduk dan patuh terhadap keputusan yang lebih tinggi dari MA,” kata Maskuri, juru bicara warga Kampung Pilar.

Menurutnya, kasus tanah yang mereka perjuangkan sudah berjalan sejak awal 2000-an, namun tiba-tiba Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan surat edaran rapat koordinasi untuk melaksanakan eksekusi.

“Yang kami pertanyakan, kenapa ada perkara yang berbeda dengan objek hukum yang sama, harusnya pengadilan bisa membaca sejarah kasus tanah di kampung kami, kami sudah dimenangkan putusan Kasasi MA,” jelasnya.

Maskuri menjelaskan, saat ini warga Kampung Pilar yang tersebar di dua RT yaitu RT 01 dan RT 02 berjumlah sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Oleh karena itu, dirinya bersawama warga berjanji akan terus mempertahankan hak atas tanahnya.

“Selangkahpun kami tidak akan pernah mundur dari tanah yang kami tempati, kami tidak melawan hukum, kami taat hukum oleh karena itu negara harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya. (ewd)

53 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *