Dilematika Di Kepung Perumahan

Bekasi, KabarHabe.com – Ramai pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi tak selamanya mulus, apalagi menjamin gemuknya Pendapatan Aset Daerah (PAD) kedepannya. Buktinya, hingga kini ratusan pengembang perumahan yang Bupatinya sempat diciduk KPK tersebut ini masih tersangkut kewajibannya. Hal itu tertera, para pengembang hingga berita ini diturunkan belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Mayoritas perumahan yang belum menyerahkan fasilitas tersebut sudah berdiri sudah bertahun-tahun. Alhasil, banyak keluhan masyarakat tidak bisa diakamodir pemerintah.

”Data yang kami miliki dari hasil penyusuran ada sebanyak 294 pengembang yang belum menyerahkan fasos dan fasum hingga kini,” papar Ketua Satu, Jaringan Masyarakat Pengawas Aparatur Sipil Negara (Jamwas), Kabupaten Bekasi, Syamsul Arifin, Jumat (1/3/2019).

Dikatakannya, dari jumlah tersebut hanya 32 pengembang saja yang telah menyerahkan fasos dan fasum. Padahal, untuk memperoleh izin membangun, pengembang harus menyediakan fasos dan fasum dan menyerahkannya pada pemerintah setempat.

Menurutnya, untuk menindak pengembang tersebut, dia mendesak pemerintah terkait bersama legislatif harus melakukan pembahasan pembentukan/revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus fasos dan fasum.

“Dari 294 pengembang, hanya 11% yang menyerahkan fasos fasum, sedangkan 89% lainnya tidak,” imbuhnya.

Ditambahkannya, fasos yang dimaksud meliputi jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Sedangkan yang disebut fasum di antaranya klinik, pasar, tempat ibadah, sekolah, ruang serbaguna atau juga fasilitas sosial lainnya.

Sebenarnya, lanjut dia, setiap pengembang hanya diwajibkan menyediakan fasos fasum sebesar 2% dari total luas perumahan yang digarap. Kendati persentasenya minim, mayoritas pengembang justru membandel.

“Paling ekstrem lagi, pengembang justru kabur,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, perumahan yang dibangun justru ditelantarkan sudah bertahun-tahun. Adanya hal tersebut, kata dia, pemerintah mendorong untuk menertibkan pengembang ‘nakal’ tersebut dengan aturan yang mengikat nantinya disahkan lewat peraturan daerah. (rio)

105 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Aspal Tol Trans Jawa Dijajal Puluhan Ferrari

Jum Mar 1 , 2019
Bekasi, KabarHabe.com – Ramai pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi tak selamanya mulus, apalagi menjamin gemuknya Pendapatan Aset Daerah (PAD) kedepannya. Buktinya, hingga kini ratusan pengembang perumahan yang Bupatinya sempat diciduk KPK tersebut ini masih tersangkut kewajibannya. Hal itu tertera, para pengembang hingga berita ini diturunkan belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) […]