Ming. Okt 20th, 2019

Delapan Dinas Teken MoU Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan Dengan Wali Kota Bekasi

KabarHaBe.com – Pelaku usaha bakal mendapat kemudahan dalam pengurusan perizinan. Hal itu seiring penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelesaian proses perizinan di Kota Bekasi, Jumat (10/5/2019).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati, dan pejabat Esselon II, III, dan IV.

Penandatanganan dilakukan oleh delapan dinas di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi di antaranya, Dadang Ginanjar Syamsupraja, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi (Disperkintam), H Aan Suhanda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Lintong Dianto, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Arief Maulana, Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA), Yayan Yuliana, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Kadishub), Jumhana Luthfi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KDLH), Aceng Solahudin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), dan Junaedi, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, MoU itu sejatinya dipercepat untuk mempermudah izin pelaku usaha yang selalu menemui hambatan lantaran prosesnya yang lama dan berbelit bahkan tidak bisa diprediksi serta biaya yang cukup mahal dalam pengajuan izin pelaku usaha ataupun investor.

Maka itu kata Rahmat pembentukan MoU ini semua proses perizinan di Kota Bekasi semakin cepat sehingga bisa memangkas rantai biokrasi perizinan yang terkesan bertele tele.

Ia berpendapat percepatan proses perizinan merupakan sebuah reformasi dengan menggunakan model registrasi yang moderen dan tepat waktu.

“Ini adalah sebuah reformasi dengan menggunakan model registrasi yang lebih moderen yang cepat dengan sistem data yang terpadu, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai biokrasi,” jelas Rahmat.

Selain itu lanjut Rahmat, ini juga merupakan momentum utuk mengelola sebuah pendapatan. Dengan percepatan proses perizinan maka ini menjadikan sebuah kepastian bagi investor.

Berikut ruang lingkup proses perizinan meliputi penyelesaian penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang meliput delapan faktor di antaranya,

  1. Izin Prinsip lokasi.
  2. Izin Mendirikan Bangunan (Rekomondasi TKRP, site Plan, rekom bangunan dan keterangan tercatat rencana kota.
  3. Izin lingkungan.
  4. Kajian Dokumen Lingkungan Hidup.
  5. Surat pernyataan pelepasan hak/TPU.
  6. kajian teknis Amdal.
  7. Kajian teknis Peil Banjir.
  8. Kajian pemasangan alat pemadam kebakaran. (cas)
111 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *