Bupati Diminta Monitoring Perusahan di Tengah PSBB

KabarHaBe.com – Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tim Gugus Tugas Covid 19 belum pernah melakukan sidak ke perusahaan yang masih beroperasi yang dikecualikan karena memiliki izin rekomendasi dari kementrian perindustrian.

“Ini sangat kami sayangkan tidak dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Gunawan, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Transfaransi Pemerhati Indonesia (Sniper).

Gunawan menyarankan pemberlakuan PSBB pada perusahaan yang masih beroperasi di kawasan industri.

“Sebaiknya Bupati bersama tim gugus tugas Covid 19 Kabupaten Bekasi turun ke perusahaan melakukan sidak agar bisa melihat langsung penerapan PSBB di masing-masing perusahaan,” jelasnya.

Hal ini katanya, guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 di kawasan industri. Dinas terkait bersama bupati bisa terjun langsung dan menanyakan izin operasional yang diberikan Menteri Perindustrian pada masing-masing perusahaan, apakah sudah mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No 4 tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Disnakertrans Propinsi Jawa Barat terkait Covid 19 yang salah satu isinya perusahaan dan PUK harus bersepakat mengenai jam kerja dan aktivitas kerja seminimal mungkin.

Gunawan menekankan perlunya dinas terkait bersama bupati melakukan sidak ke perusahaan yang masih beropersai. Agar bisa lebih jelas bahwa perusahaan telah mengikuti seluruh isi SE Menper No 4 tahun 2020 seperti mewajibkan memakai masker. pemberlakukan social distancing pada karyawan.

” Juga menyediakan suplemen serta pengurangan jam kerja atau lembur sesuai SE Disnakertrans Jawa Barat,” ungkap Gunawan.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan penyebaran Covid 19 akan terjadi di lingkungan perusahan bilamana tidak ada monitoring langsung dari Pemda Kabupaten Bekasi.

“Bila perlu Bupati meminta kepada seluruh perusahaan yang masih beroperasi untuk melakukan ravid test terhadap karyawannya. Hal ini guna mengetahui terjadi tidaknya penyebaran Covid 19 di lingkungan perusahaan yang ada di kawasan industri,” paparnya.

Sementara menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi Juhandi pada saat rapat evaluasi empat wilayah kepala daerah beberapa waktu lalu, diberlakukannya PSBB di wilayah Kabupaten Bekasi tidak membuat sepi pengguna jalan. Seperti jalan kalimalang masih terlihat penuh pengguna motor dari karyawan pabrik menuju Kota Bekasi maupun sebaliknya.

Juhandi mengungkapkan wilayah Kabupaten Bekasi selaku wilayah penyangga ibu kota karena berdekatan dengan Jakarta, perlu perpanjangan pemberlakuan PSBB agar ada penyelesaian secara jelas, dan juga harus ada tindakan atau hukuman untuk pelanggar PSBB. Hal ini perlu meminta bantuan ke pusat terkait PSBB.

“Ke masjid atau ke tempat ibadah saja sudah dilarang, tetapi pabrik masih buka, kami berharap kalau memang kita sepakat dan juga mungkin tentunya ada penguatan-penguatan di pelaksanaannya, dalam mengimbangi wilayah DKI sehingga bisa diperpanjang pemberlakuan PSBB tetapi perlu dikuatkan di lapangan terkait sanksi,” kilahnya.

Juhandi menilai pemberlakuan PSBB perlu adanya tindakan atau pemberian hukuman bagi pelanggar PSBB. Sehingga pemutusan mata rantai penyebaran mewabahnya covid 19 bisa berjalan secara optimal, ujarnya. (ewwy)

184 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pembuatan Stiker Bupati Disinyalir Melanggar Surat Edaran KPK

Sel Apr 28 , 2020
KabarHaBe.com – Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Tim Gugus Tugas Covid 19 belum pernah melakukan sidak ke perusahaan yang masih beroperasi yang dikecualikan karena memiliki izin rekomendasi dari kementrian perindustrian. “Ini sangat kami sayangkan tidak dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Gunawan, Ketua Umum […]