Ming. Okt 20th, 2019

Antara Perut Sendiri atau Merosotnya Kualitas Murid

Bekasi, KabarHaBe.com – Lazimnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu memajukan kualitas sekolah serta muridnya. Namun melihat kondisi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2014 – 2015 di SMAN 2 Sukatani sepertinya tidak demikian. Sebab dari bantuan-bantuan tersebut ada banyak dugaan mark up. Seperti pembelanjaan buku dan lainnya. Nilai yang dihabiskan pun fantastis, hingga ratusan juta rupiah. Padahal sudah ada sanksi jelas dari Pemerintah Pusat, jika pihak sekolah me-mark up bantuan tersebut bisa dipidanakan. Hukumannya dipenjara maksimal seumur hidup atau minimal 20 tahun, dan denda maksimal Rp. 1 miliar rupiah.

Pembina Dewan Komite Daerah (DKD) Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnaspan) Kabupaten Bekasi, Samanhudi menegaskan dalam dugaan mark up yang diduga dilakukan pihak sekolah tersebut merupakan hasil konspirasi dan tidak ada langkahmanfaatnya. Baik untuk sekolah ataupun kualitas murid-murid kedepannya.

“Jika memang benar Kepala Sekolah SMAN 2 Sukatani yang membengkakkan anggaran pembelanjaan dengan menggunakan BOS tersebut, apalagi tidak membelanjakan keperluan-keperluan yang sudah tertuang dibuku pengeluaran, berarti pihaknya hanya memikirkan diri sendiri saja,” cetusSamanhudi saat dikonfirmasi di kediamannya, (4/2/2019).

Saman juga menganjurkan kepada Plt Ketua Komnaspan Kabupaten Bekasi, Salim untuk mengkaji dan menelusuri kebenaran dari informasi ini. Kata dia, karena kasus tersebut sudah terbilang lawas.

“Tidak menutup kemungkinan Kepala Sekolahnya pun sudah diganti atau rotasi, tapi yang namanya kejahatan pasti akan ditelusuri,” paparnya.

Saman juga menanjurkan, sebaiknya dalam waktu dekat ini segera melaporkan pihak SMAN 2 Sukatani ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung untuk mengetahui secara detailnya.

“Jika memang penelusuran teman-teman dihentikan pihkak sekolah, saya akan mengintruksikan untuk melayangkan surat ke Kejati agar memeriksa pihak sekolah berserta jajarannya,” kata dia.

Sejauh ini, lanjut Saman, Komnaspan dibawah kepemimpinan Salim sudah mengantongi beberapa bukti. Mulai dari catatan pembelanjaan dari tahun 2014-2015, dan sejumlah foto ketidakadaannya buku-buku dan alat-alat yang tercatat pada penyerapananggaran, bahkan penuturan wali murid pada masa itu.

“Data-data ini wajib dibawa jika melayangkan surat. Seadanya, dan seberapa jauh kebenarannya,” papar Saman.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus Kejati Bandung, Heru Wijatmiko, pihaknya akan menanggapi dengan layangan surat tersebut. Kata Heru, pihaknya sangat berterimakasih adanya niat melaporkan hasil sorot dunia pendidikan Kabupaten Bekasi dalam penyerapan anggaran.

“Jika memang demikian, dunia pendidikan semakin carut-marut. Yang menjadi perkara sehingga Komnaspan melaporkan kejadian ini, hasil di lapangan ada dugaan korupsi pembelanjaan buku. Padahal, dari buku tersebut murid-murid bisa cerdas. Jika dikorupsi juga, sudah keterlaluan,” cetus Heru melalui poneslnya. (rio)

71 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *