Anggaran Penanganan Covid-19 Rentan Disalahgunakan

KabarHaBe.com – Penanganan wabah Covid-19 yang makin masif dan berdampak dalam segala sektor, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sebanyak Rp 240 miliar sebagai bentuk stimulus kepada semua pihak terutama masyarakat yang terkena dampak virus corona atau covid-19.

Langkah pemerintah daerah yang didasarkan pada putusan pemerintah pusat sudah menghitung dan menyiapkan anggaran. Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona.

“Dengan kondisi ini, maka penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sangat rawan dan rentan disalahgunakan alias dikorupsi,” ujar Gunawan Ketua Umum LSM Sniper Indonesia.

Ia mengatakan, penganggaran penanganan covid-19 memang tak terbatas namun tetap harus jelas peruntukkannya.

“Selain itu harus betul-betul diawasi. Jadi pengawasan dilakukan melalui DPRD. Wakil rakyat harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. DPRD kita harus aktif mengawasi anggaran dan peruntukannya, tidak bisa sembarangan menggunakan dana itu,” tandasnya.

Untuk mencegah aksi atau tindakan oknum nakal yang menyalahgunakan anggaran tersebut lanjut Gunawan, maka harus melibatkan semua pihak termasuk Kepolisian, Kejaksaan, BPK, lembaga Indenpenden lainnya dan masyarakat luas.

“Siapkan posko pengaduan agar semua pihak diberi ruang untuk mengawasi sehingga penggunaan anggaran itu tepat sasaran. Dengan begitu kemanfaatannya jelas, prinsip-prinsip yudilitas artinya penggunaan anggaran harus terkait pencegahan, terkait dengan penyembuhan, dan harus terkait dengan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah covid-19 ini,” katanya.

Menurutnya, dewan dan semua pihak harus jeli mengawasi penganggaran dana covid-19 tersebut. Selain itu, keterbukaan dan koordinasi efektif semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Selanjutnya sambung Gunawan, semua kebutuhan dan peruntukkannya dihitung secara seksama sehingga bantuan dan penyaluran tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

“Jadi jangan mentang-mentang, oh ini gak bisa ditindak. Tidak, siapa ngomong, unsur pidananya tetap ada. Para pejabat hukum yang ada, di pengadilan tetap tahu, pasal-pasal apa saja yang tepat untuk pelaku menyalahgunakan anggaran. Jangan main-main, semua tetap bisa ditindak secara hukum. Jadi di sini yang harus ada, adalah keterbukaan dan niat baik, dan kebersamaan menyelesaikan wabah Covid-19 ini,” tandasnya.

Untuk itu katanya, sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi selain DPRD melakukan pengawasan, dan menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan untuk pendampingan penggunaan anggaran Covid-19 di kabupaten bekasi untuk mencegah anggaran tidak disalah gunakan.(ewwy)

182 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kadinsos Pastikan Bantuan Sesuai Usulan Desa

Sel Mei 5 , 2020
KabarHaBe.com – Penanganan wabah Covid-19 yang makin masif dan berdampak dalam segala sektor, membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sebanyak Rp 240 miliar sebagai bentuk stimulus kepada semua pihak terutama masyarakat yang terkena dampak virus corona atau covid-19. Langkah pemerintah daerah yang didasarkan pada putusan pemerintah pusat sudah menghitung […]