Anggaran Pembuatan Stiker Bupati Bekasi Terus Disoal

KabarHaBe.com – Pengadaan stiker foto Bupati Eka Supria Atmaja yang ditempel pada kemasan bansos Pemda Kabupaten Bekasi oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak ketiga, semakin ramai dibicarakan di kalangan stakeholder serta elemen masyarakat.

Dinas Sosial selaku leading sektor bekerjasama dengan pihak ketiga harus memiliki dasar serta aturan yang jelas dalam proses penunjukkannya soal pembuatan stiker foto bupati sebanyak 152 ribu untuk paket bantuan sosial Kabupaten Bekasi.

“Kalau dalam aturan bantuan dampak covid 19 dilarang menggunakan pihak ketiga. Maka Bupati melalui Dinas Sosial harus bertanggung jawab terkait bentuk kerjasamanya,” ujar Ahmad Ghozali tim investigasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) di Bekasi.

Ahmad Ghozali mempertanyakan ada tidak aturan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bantuan dampak covid 19, kalau pembuatan stiker tersebut menggunakan anggaran pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi atau daerah.

Lebih lanjut Ahmad Ghozali menjelaskan kalau dalam pengadaan stiker foto bupati tidak ada aturannya maka bupati melalui dinas sosial dinilai keliru.

Sementara, menurut informasi yang saat ini hangat diperbincangkang di lingkungan Pemkab Bekasi terkait leading sektornya semua mengatakan ada di dinas sosial. Dinas Sosial sebagai user pastinya dapat masukan dari seseorang atau kelompok atau lembaga sebagai pihak ketiga yang bisa dan siap membuat atau mencetak stiker tersebut.

Namun, katanya Dinas Sosial akan berkilah bahwa dalam pembuatan stiker belum ada kerugian. Sebab, belum ada pembayaran kepada pihak pembuat stiker atau pihak ketiga. Karena dokumen yang disebut RAB dan SPK atau apalah namanya belum diterbitkan. Malah saat ini Dinas Sosial mencetak stiker baru berlogo Pemkab berbentuk kertas putih yang ditempel pada kemasan dus.

Sementara menurut anggota Dewan dari Partai Gerinda Helmy menjelaskan terkait proses pencairan anggaran bantuan covid 19 sesuai permohonan masing-masing SKPD atau Dinas yang bisa mencairkan anggaran bantuan covid 19 hanya enam SKPD yang menangani Covid 19 melalui persetujuan ketua gugus tugas dalam hal ini bupati.

“Jadi pencairan anggaran bantuan tersebut tergantung permohonan dan dicairkan sesuai jumlah permohonan. Selebihnya anggaran yang ada sebanyak Rp 230 miliar standby di DPKA Dinas Keuangan Pemda. Dana tersebut tidak diturunkan langsung sebanyak anggaran yang ada. Penggunaannya akan di sampaikan berapa dana covid19 yang terpakai di saat pembahasan banggar ABT nanti,” kata Helmy.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi ketika dimintai tanggapannya melalui WhatsApp belum juga ada respon, sampai berita ini diturunkan. (Ewwy/Alfiyan)

131 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemuda 88 Bantu Puluhan APD Tenaga Medis

Jum Mei 1 , 2020
KabarHaBe.com – Pengadaan stiker foto Bupati Eka Supria Atmaja yang ditempel pada kemasan bansos Pemda Kabupaten Bekasi oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak ketiga, semakin ramai dibicarakan di kalangan stakeholder serta elemen masyarakat. Dinas Sosial selaku leading sektor bekerjasama dengan pihak ketiga harus memiliki dasar serta aturan yang jelas dalam […]