Rab. Okt 23rd, 2019

Aliansi Bekasi Bersatu Gelar Demo

KabarHaBe.com – Reformasi saat ini belum berumur 21 tahun, sayangnya upaya perubahan bangsa kepada kemajuan justru menemui kemunduran telak akibat beragam kebijakan yang mengkorup
agenda-agenda Reformasi.

Tidak hanya itu, beragam kebijakan yang disusun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, semakin bertentangan dengan pokok-pokok reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Negara.

“Kami menilai Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak belajar dari beragam kesalahan yang dilakukan Rezim Orde Baru,” kata M Abi Rasyid dari Pelita Bangsa.

Menurutnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru membuai serangkaian kebijakan yang mendorong negara pada sistem pemerintahan yang korup, otoriter, dan menciptakan ekonomi yang eksploitatif.

“Atas dasar itu, kami turun ke jalan menyampaikan beragam tuntutan yang menjadi keresahan bersama Rakyat Indonesia.

Katanya, TAP MPR No.X Tahun 1998 secara tegas menyatakan bahwa praktik-praktik korupsi, kolusi dan Nepotisme merupakan masalah yang terjadi dalam era Orde Baru hukum.

“Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan agenda yang diamanatkan oleh Reformasi,” imbuhnya.

Dikatakannya, upaya bangsa dalam menghapuskan Korupsi Kolusi dan Nepotisme sempat menemui beragam kemajuan lewat reformasi birokrasi, pengesahan Undang-Undang Tipikor, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sayangnya, tambahnya, pada 2019 beragam kemajuan yang telah diupayakan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menghadapi pukulan besar yang.

Menurutnya, beragam pembentukan regulasi dan kebijakan termasuk Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU KUHP, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan pemilihan Pimpinan KPK yang bermasalah.

Bahwa ancaman terhadap upaya pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme telah dilakukan secara sistematis melalui pelemahan kewenangan dan independensi KPK dalam memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisem, pelemahan ancaman pidana, pelemahan sanksi terhadap koruptor, dan merusak KPK dengan pemilihan orang-orang bermasalah di dalamnya.(ewd)

72 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *