Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/u971157142/domains/kabarhabe.com/public_html/wp-content/themes/default-mag/assets/libraries/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

Kabupaten Bekasi Tidak Butuh Wakil Bupati

Kabarhabe.com – Ramainya persoalan posisi Wakil Bupati Bekasi yang menjadi perbicangan di kalangan politikus dan tokoh, menjadi banyak pertanyaan kalangan tertentu. Seberapa pentingkah posisi Wakil Bupati dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Hal ini perlu menjadi renungan bagi politikus dan tokoh di Kabupaten Bekasi, jangan sampai keberadaannya hanya untuk kepentingan tertentu dan golongan. Tanpa mengedepankan apa yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini.

Menanggapi hal itu. Usman Priyanto Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) menjelaskan, ada tidaknya posisi Wakil Bupati tidak memengaruhi regulasi pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

Karena yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi pasca terjadinya tsunami terkait kasus Meikarta yang menimpa mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa pejabat eselon 2 yang saat ini telah menjalani hukumannya adalah bagaimana pola percepatan pembangunan dari segala sektor melalui kebijakan Bupati.

Menurut Usman kebutuhan Bupati saat ini adalah dukungan dari semua lapisan masyarakat baik media, stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda, bukan Wakil Bupati yang dibutuhkan masyarakat.

Apalagi katanya, su keberadaan Wakil Bupati yang harus melampaui beberapa tahap sampai mendapatkan rekom dari partai pengusung harus mengeluarkan mahar yang jumlahnya tidak sedikit. bukan tidak mungkin ketika sosok Wakil Bupati itu terpilih, bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan bukan soal program kerja yang akan dilakukan.

“Miris melihat, Kabupaten Bekasi wilayah penyangga ibu kota yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daersh ( PAD) melimpah ruah tidak digunakan sebaik mungkin. Seharusnya seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi sudah hidup makmur menikmati PAD yang dihasilkan,” paparnya.

Seharusnya kata Usman keberadaan wajah Kabupaten Bekasi saat ini, sudah tidak lagi ada keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta penyerapan terkait tenaga kerja.

Sementara menurut Faril ketua Ikatan Pengamat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IPKB) sangat menyayangkan Pemerintahan Kabupaten Bekasi hanya mempermasalahkan soal keberadaan Wakil Bupati.

“Seharusnya Bupati sudah fokus menjalankan programnya sesuai janji politik guna mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Seharusnya katanya, Bupati sudah melakukan program dan janji politiknya. Sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya yang berada di perbatasan wilayah sudah menikmati hasil pembangunan yang merata, agar tingkat kemiskinan dapat ditekan.

“Katanya mau mensejahterakan masyarskat Kabupaten Bekasi,” imbuhnya. (ewd)

228 Views

AsepKabarHaBe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

5 Jabatan Eselon ll Dilelang

Jum Jul 12 , 2019
Kabarhabe.com – Ramainya persoalan posisi Wakil Bupati Bekasi yang menjadi perbicangan di kalangan politikus dan tokoh, menjadi banyak pertanyaan kalangan tertentu. Seberapa pentingkah posisi Wakil Bupati dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini perlu menjadi renungan bagi politikus dan tokoh di Kabupaten Bekasi, jangan sampai keberadaannya hanya untuk kepentingan tertentu dan […]